:: SELAMAT DATANG DI BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) MAKASSAR :: PENYELENGGARA DIKLAT BIDANG KESEHATAN BERKUALITAS SEBAGAI RUJUKAN DI INDONESIA TIMUR :: PELATIHAN ASUHAN IBU HAMIL (ANC TERPADU) DAN KELUARGA SEHAT YANG MENJADI PROGRAM UNGGULAN BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN DI TAHUN 2017 ::

Sarana dan Prasarana

Jumlah Kunjungan

00296406
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
1907
3581
14308
249174
37185
46938
296406

Your IP: 54.81.116.187
2018-04-19 21:30

DISTRIBUSI DAN DETERMINAN KETERSEDIAAN DOKTER GIGI PUSKESMAS DI INDONESIA

JUDUL

Makassar, 5 Desember 2017

Oleh: drg. Dellon Wijaya, M.P.H.

DISTRIBUSI DAN DETERMINAN KETERSEDIAAN

DOKTER GIGI PUSKESMAS DI INDONESIA  

(ANALISIS DATA RIFASKES 2011)

 

 

Dellon Wijaya1, Siswanto Agus Wilopo2, Yayi Suryo Prabandari2

ABSTRAK

Latar Belakang : Penumpukan tenaga dokter gigi di kota-kota besar ataupun di wilayah perkotaan menunjukkan kecenderungan tenaga dokter gigi menghindari penempatan di daerah pinggiran. Puskesmas tanpa keberadaan dokter gigi masih dominan di wilayah Indonesia Timur.

Tujuan Penelitian : Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan ketersediaan dokter gigi puskesmas di Indonesia berdasarkan status ketenagaan.

Metode Penelitian : Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional, menggunakan data dari Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) pada tahun 2011. Pengumpulan data survei dilakukan di 33 provinsi di Indonesia. Populasi penelitian adalah semua responden yang mengikuti Rifaskes 2011, yaitu 8.981 puskesmas. Analisis univariabel menggambarkan distribusi frekuensi untuk masing-masing variabel, analisis bivariabel menggunakan uji chi square dan analisis multivariabel menggunakan regresi logistik, dengan tingkat kepercayaan (CI) 95% dan tingkat signifikansi p < 0,05. Hasil analisis data ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar.

Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menemukan bahwa karakteristik puskesmas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketersediaan dokter gigi di puskesmas (p < 0,05). Analisis regresi logistik menunjukkan bahwa karakteristik puskesmas yang mempunyai pengaruh paling besar adalah sarana prasarana puskesmas (OR: 5,89 ; CI: 5,33-6,52) dan topografi puskesmas (OR: 2,82 ; CI: 2,53-3,15).

Kesimpulan : Topografi, jenis, insentif dan sarana prasaran puskesmas memiliki korelasi positif terhadap ketersediaan dokter gigi puskesmas, sedangkan geografi puskesmas memiliki korelasi negatif terhadap ketersediaan dokter gigi puskesmas.

 

Kata Kunci : ketersediaan, distribusi, dokter gigi, puskesmas

_____________________________

1 Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar

2 Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, UGM

 

PENDAHULUAN

Distribusi tenaga kesehatan menjadi isu sistem kesehatan di berbagai  negara di dunia. Maldistribusi tidak hanya terjadi di negara miskin dan  berkembang, tetapi terjadi juga di negara maju. Harapan diberlakukannya desentralisasi bidang kesehatan adalah pemerataan pelayanan kesehatan di samping bertujuan agar pemerintah kabupaten/kota dapat mengelola sumber daya manusia (SDM) kesehatan dengan baik, sehingga permasalahan-permasalahan di bidang SDM seperti penempatan tenaga yang tidak merata, ketidaksesuaian jenis dan jumlah tenaga yang dibutuhkan dapat teratasi(1).

Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang menyebabkan terjadinya  maldistribusi tenaga kesehatan. Secara geografis, Indonesia memiliki berbagai  daerah yang sulit untuk dijangkau, dan daerah-daerah tersebut sama sekali  tidak menarik minat tenaga kesehatan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama. Dari sisi kemampuan ekonomi, Indonesia memiliki variasi kemampuan yang sangat  besar. Ada daerah dengan kekuatan ekonomi yang sangat kuat, namun ada juga daerah yang sangat terbelakang. Situasi ini menyebabkan terjadinya penumpukan tenaga kesehatan pada daerah tertentu dan kekurangan tenaga kesehatan pada daerah yang  lainnya(2).

Kondisi ketersediaan dokter gigi di puskesmas saat ini adalah sebanyak 39,4% puskesmas tidak memiliki dokter gigi. Selain ketersediaan dokter gigi dari segi jumlah juga terjadi ketidakseimbangan dari segi distribusi, yaitu persebaran dokter gigi masih belum merata antar satu wilayah dengan wilayah lainnya, dan puskesmas tanpa keberadaan dokter gigi masih dominan di wilayah Indonesia Timur. Beberapa provinsi dengan 10-15% puskesmas masih tidak memiliki dokter gigi dijumpai di Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi seharusnya tidak ada jika distribusinya bisa merata di semua puskesmas(3).

Hart(4) melaporkan bahwa masalah yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dan menyebabkan keinginan pindah adalah stres, penggajian, dukungan tempat kerja, dan peluang untuk mengembangkan diri dan pengembangan karir. Kepuasan kerja dan beban kerja yang dihadapi merupakan faktor yang telah diteliti oleh Moinous(5). Dilaporkan juga bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi retensi, yaitu karakter tenaga kesehatan, karakter organisasi kesehatan, karakter pasien yang ditangani dan beban kerja(5).

Dari pemaparan yang telah disampaikan di atas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat tenaga kesehatan dalam hal ini dokter gigi untuk memilih bekerja di puskesmas. Penelitian ini akan membahas karakteristik puskesmas yang menjadi determinan terhadap ketersediaan dan distribusi tenaga dokter gigi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional, menggunakan data dari Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) pada tahun 2011. Pengumpulan data survei dilakukan di 33 provinsi di Indonesia. Populasi penelitian adalah semua responden di Rifaskes 2011, yaitu 8.981 puskesmas. Pemilihan sampel menggunakan metode total sampling. Puskesmas yang tidak memberikan informasi tentang variabel yang diinginkan (missing value)  dikeluarkan dari penelitian. Variabel bebas adalah karakteristik puskesmas yang meliputi geografi, topografi, jenis, insentif dan infrastruktur puskesmas, sedangkan variabel terikat adalah ketersediaan dokter gigi di puskesmas.

Analisis univariabel digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi untuk masing-masing variabel, analisis bivariabel menggunakan uji chi square dan analisis multivariabel menggunakan regresi logistik, dengan tingkat kepercayaan (CI) dari 95% dan tingkat signifikansi p < 0,05. Hasil analisis data disajikan dalam tabel dan gambar, dilanjutkan dengan diskusi. 

HASIL

1.    Karakteristik responden penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah puskesmas di Indonesia sebanyak 8.981 puskesmas. Karakteristik puskesmas ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Karakteristik puskesmas di Indonesia

Variabel

Jumlah

(N)

Persentase

(%)

Geografi puskesmas

-          Kota

-          Desa

Topografi puskesmas

-          Non DTPK

-          DTPK

Jenis puskesmas

-          Perawatan

-          Non perawatan

Insentif puskesmas

-          Ada

-          Tidak ada

Sarana prasarana puskesmas

-          Cukup

-          Kurang

Ketersediaan dokter gigi puskesmas

-          Ada

-          Tidak ada

2.321

6.660

2.573

6.403

3.051

5.925

6.719

2.257

5.732

3.244

5.439

3.537

25,84

74,16

28,67

71,33

33,99

66,01

74,86

25,14

63,86

36,14

60,59

39,41

Tabel 1 di atas memperlihatkan sebagian besar lokasi puskesmas di Indonesia adalah pedesaan, yaitu sebanyak 6.660 (74,16%) dan selebihnya berada di perkotaan. Demikian juga dengan topografi puskesmas, sebagian besar puskesmas terletak di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, yaitu sebanyak 6.403 (71,33%) puskesmas. Sebanyak 5.925 (66,01%) puskesmas termasuk ke dalam jenis puskesmas non perawatan, dan ada 6.719 (74,86%) puskesmas yang memberikan insentif kepada tenaga kesehatannya. Dari segi kelengkapan sarana prasarana puskesmas, terdapat 5.732 (63,86%) puskesmas yang mempunyai alat kesehatan gigi dan mulut yang cukup lengkap. Namun, ternyata masih ada 3.537 (39,41%) puskesmas di Indonesia yang belum mempunyai tenaga dokter gigi.

2.    Analisis univariabel

Analisis univariabel dalam penelitian ini menyajikan distribusi rasio dokter gigi terhadap populasi penduduk dan luas wilayah setelah dilakukan agregasi berdasarkan provinsi.

Gambaran distribusi rasio tenaga dokter gigi berdasarkan populasi penduduk dan luas wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 1. Peta sebaran rasio tenaga dokter gigi per 10.000 penduduk (atas) dan per 1.000 km2 (bawah) di Indonesia

3.    Analisis bivariabel

Analisis bivariabel digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antara dua variabel yang terdiri dari variabel independen (geografi puskesmas, topografi puskesmas, jenis puskesmas, insentif puskesmas dan sarana prasarana puskesmas) terhadap variabel dependen (ketersediaan tenaga dokter gigi). Untuk mendapatkan hasilnya dilakukan uji statistik chi square. hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dianggap bermakna apabila nilai p < 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%.

Tabel 2. Hasil analisis hubungan karakteristik puskesmas dengan ketersediaan dokter gigi di puskesmas

Variabel

Ketersediaan dokter gigi

RP

CI (95%)

Ada

Tidak ada

n

%

n

%

Geografi puskesmas

-          Kota

-          Desa

Topografi puskesmas

-          Non DTPK

-          DTPK

Jenis puskesmas

-          Perawatan

-          Non Perawatan

Insentif puskesmas

-          Ada

-          Tidak ada

Sarana prasarana puskesmas

-          Cukup

-          Kurang

1.303

4.136

4.494

945

2.066

3.373

4.216

1.223

4.422

1.017

56,19

62,13

70,19

36,73

67,72

56,93

62,75

54,19

77,54

31,11

1.016

2.521

1.909

1.628

985

2.552

2.503

1.034

1.281

2.252

43,81

37,87

29,81

63,27

32,28

43,07

37,25

45,81

22,46

68,89

0,90

1,91

1,19

1,16

2,49

0,87 – 0,94*

1,81 – 2,02*

1,15 – 1,23*

1,11 – 1,21*

2,36 – 2,63*

              *Signifikan (p < 0,05)

Tabel 2 di atas memperlihatkan ada hubungan yang bermakna antara karakteristik puskesmas terhadap ketersediaan tenaga dokter gigi di puskesmas. Hasil uji chi square menunjukkan hubungan yang bermakna dengan nilai p < 0,05.

Variabel geografi puskesmas mempunyai hubungan yang bermakna dengan ketersediaan tenaga dokter gigi di puskesmas dengan nilai rasio prevalensi 0,90 (CI: 0,87 – 0,94). Artinya, ketersediaan dokter gigi puskesmas di daerah perkotaan mempunyai peluang 0,10 kali lebih kecil dibandingkan dengan puskesmas di daerah pedesaan.

Variabel topografi puskesmas mempunyai hubungan yang bermakna dengan ketersediaan tenaga dokter gigi di puskesmas dengan nilai rasio prevalensi 1,91 (CI: 1,81 – 2,02). Artinya peluang ketersediaan dokter gigi puskesmas di daerah non DTPK 0,91 kali lebih besar dibandingkan dengan puskesmas di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.

Variabel jenis puskesmas mempunyai hubungan yang bermakna dengan ketersediaan tenaga dokter gigi di puskesmas dengan nilai rasio prevalensi 1,19 (CI: 1,15 – 1,23). Artinya, peluang ketersediaan dokter gigi puskesmas di puskesmas perawatan 0,19 kali lebih besar dibandingkan dengan puskesmas non perawatan.

Variabel insentif puskesmas mempunyai hubungan yang bermakna dengan ketersediaan tenaga dokter gigi di puskesmas dengan nilai rasio prevalensi 1,16 (CI: 1,11 – 1,21). Artinya, peluang ketersediaan dokter gigi puskesmas di puskesmas yang memberikan insentif bagi tenaga kesehatannya 0,16 kali lebih besar dibandingkan dengan puskesmas yang tidak memberikan insentif.

Variabel sarana prasarana puskesmas mempunyai hubungan yang bermakna dengan ketersediaan tenaga dokter gigi di puskesmas dengan nilai rasio prevalensi 2,49 (CI: 2,36 – 2,63). Artinya, peluang ketersediaan dokter gigi puskesmas di puskesmas dengan alat kesehatan gigi dan mulut yang cukup  2,49 kali dibandingkan dengan puskesmas yang alat kesehatan gigi dan mulutnya kurang.

4.    Analisis multivariabel

Analisis multivariabel dilakukan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap ketersediaan tenaga dokter gigi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik. Dengan berpedoman pada besarnya odds ratio peneliti dapat menentukan variabel independen yang mempunyai pengaruh besar terhadap ketersediaan tenaga dokter gigi.

Tabel 3. Hasil regresi logistik variabel karakteristik puskesmas terhadap ketersediaan dokter gigi di puskesmas

Variabel

Model I

Model II

Model III

Model IV

OR

CI (95%)

OR

CI (95%)

OR

CI (95%)

OR

CI (95%)

Geografi puskesmas

-     Kota

-     Desa

Topografi puskesmas

-     Non DTPK

-     DTPK

Jenis puskesmas

-    Perawatan

-    Non Perawatan

Insentif puskesmas

-     Ada

-     Tidak ada

Sarana prasarana

-     Cukup

-     Kurang

0,75 (0,67;0,83)*

1

2,82 (2,53;3,15)*

1

1,48 (1,33-1,65)*

1

1,42 (1,27;1,59)*

1

5,89 (5,33;6,52)*

1

0,74 (0,66;0,83)*

1

2,80 (2,51;3,12)*

1

1,45 (1,30;1,61)*

1

 –

5,96 (5,39;6,59)*

1

0,72 (0,65;0,81)*

1

2,69 (2,42;3,00)*

1

1,38 (1,24;1,54)*

1

6,17 (5,58;6,82)*

1

2,79 (2,51;3,11)*

1

1,52 (1,36;1,69)*

1

1,43 (1,28;1,60)*

1

5,87 (5,31;6,49)*

1

R2

0,1943

0,1911

0,1898

0,1921

*Signifikan (p < 0,05)

Pada Tabel 3 dapat dilihat beberapa model hasil analisis regresi logistik hubungan variabel karakteristik puskesmas dengan ketersediaan tenaga dokter gigi puskesmas. Analisis regresi logistik pada model I menunjukkan semua karakteristik puskesmas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketersediaan tenaga dokter gigi, namun variabel yang paling mempengaruhi adalah sarana prasarana puskesmas dengan nilai odds ratio 5,89 (95% CI: 5,33 – 6,52) setelah dikontrol dengan variabel geografi puskesmas, topografi puskesmas, jenis puskesmas dan insentif puskesmas. Selain itu, variabel topografi puskesmas juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap ketersediaan tenaga dokter gigi puskesmas, dengan nilai odds ratio 2,82 (CI: 2,53 – 3,15) setelah dikontrol oleh variabel geografi puskesmas, jenis puskesmas, insentif puskesmas dan sarana prasarana puskesmas. Secara keseluruhan, variabel karakteristik puskesmas dapat menjelaskan ketersediaan dokter gigi puskesmas sebesar 19,43% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

PEMBAHASAN

1.   Hubungan antara karakteristik geografi puskesmas dengan ketersediaan tenaga dokter gigi puskesmas

Hasil penelitian ini menunjukkan peluang ketersediaan dokter gigi puskesmas di daerah perkotaan lebih kecil dibandingkan dengan puskesmas di pedesaan. Temuan ini tidak sependapat dengan hasil penelitian Pagaiya(6) yang menemukan bahwa angka retensi tenaga kesehatan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Temuan ini juga tidak sesuai dengan hasil penelitian mengenai kecenderungan distribusi dokter spesialis yang berpusat di daerah perkotaan, yang banyak terdapat rumah sakit(7). Hal ini dapat disebabkan karena subjek penelitian ini adalah dokter gigi yang berada di puskesmas, sedangkan dokter gigi di daerah perkotaan akan cenderung untuk memilih bekerja di rumah sakit.

Beberapa teori yang dapat menjelaskan terjadinya arus migrasi tenaga kesehatan dari desa ke kota adalah : Teori Stress-threshold Model atau Place Utility Model(8), teori The Human Capital Approach(9) dan teori Value Expectacy Model(10). Ide dasar dari teori tersebut adalah bahwa setiap individu merupakan makhluk rasional yang mampu melakukan pilihan-pilihan terbaik di antara alternatif-alternatif yang ada. Penilaian seseorang mengenai kondisi tempat tinggal maupun tempat bekerja akan dipengaruhi oleh karakteristik individu, ciri-ciri lingkungan dan lingkungan kerja.

Variabel karakteristik geografi puskesmas tidak berpengaruh terhadap ketersediaan dokter gigi PTT di puskesmas. Hal ini disebabkan karena kebijakan pengangkatan dokter gigi PTT khusus dibuat untuk pemerataan distribusi tenaga dokter gigi, sehingga penempatan dokter gigi PTT lebih diutamakan untuk puskesmas di daerah pedesaan.

2.  Hubungan antara karakteristik topografi puskesmas dengan ketersediaan tenaga dokter gigi puskesmas

Hasil penelitian ini menunjukkan peluang ketersediaan dokter gigi PNS dan PTT puskesmas di daerah non DTPK lebih tinggi dibandingkan dengan puskesmas di daerah DTPK. Indonesia memiliki “under-served area” yang sangat luas, yang sering disebut sebagai daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Daerah DTPK mengalami berbagai macam persoalan yang terkait dengan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, salah satu penyebabnya adalah kurangnya jumlah tenaga kesehatan, terutama dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Tenaga kesehatan kurang berminat untuk bekerja di DTPK karena berbagai alasan.

Terlepas dari penyebab retensi sangat buruk di daerah pedesaan tertinggal,  sangat sedikit yang diketahui tentang alasan dokter meninggalkan daerah tersebut, waktu mereka melakukannya dan cara mereka dapat dibujuk untuk tinggal. Ketika ditanya, dokter di daerah pedesaan melaporkan bahwa retensi mereka dipengaruhi oleh kemiskinan lokal, isolasi sosial dan profesional, kurangnya fasilitas, kesulitan jam kerja yang panjang dan penghasilan yang rendah. Keadaan  masyarakat dan kondisi kerja yang sangat menantang sering ditemukan di daerah pedesaan tertinggal, sehingga faktor-faktor ini umumnya dianggap sangat penting(11).

Masalah utama penyebab ketertinggalan pembangunan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan adalah akses yang terbatas. Minimnya infrastruktur disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah  daerah dan pusat menjadi alasan tenaga kesehatan, khususnya dokter, lebih memilih daerah perkotaan(12).

Hasil penelitian ini menunjukkan kecenderungan adanya dokter gigi PNS di daerah non DTPK lebih tinggi dibandingkan dengan daerah DTPK. Ini menunjukkan daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan memiliki daya tarik yang lebih rendah bagi tenaga dokter gigi yang ingin bekerja di daerah tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa angka retensi tenaga dokter gigi di daerah non DTPK lebih bagus daripada daerah DTPK. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dussault & Franceschini(12), bahwa distribusi tidak seimbang dari tenaga kesehatan terjadi di seluruh dunia. Semua negara, baik kaya maupun miskin, melaporkan proporsi yang lebih tinggi dari tenaga kesehatan di daerah perkotaan dan daerah kaya. Wilayah Indonesia yang luas dan medan yang sulit menyebabkan kendala besar bagi pelayanan kesehatan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan.

Namun, dari hasil penelitian ini, dapat dilihat kecenderungan daerah non DTPK untuk memiliki tenaga dokter gigi PTT lebih kecil di bandingkan daerah DTPK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program penempatan tenaga dokter gigi PTT di daerah DTPK sudah tepat sasaran, meskipun belum dapat menyelesaikan permasalahan distribusi tenaga dokter gigi. Berdasarkan pemetaan, untuk penempatan PTT ada terdapat kabupaten favorit dan juga daerah yang sedikit peminatnya. Secara alokasi, jumlah formasi baru yang dapat ditempatkan masih terbatas. Hal ini terkait dengan anggaran dan usulan daerah. Ada daerah yang proaktif, ada juga yang kurang peduli dengan kesehatan dan mungkin tidak menyampaikan kondisi yang sebenarnya.

3.  Hubungan antara karakteristik jenis puskesmas dengan ketersediaan tenaga gokter gigi puskesmas

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan dokter gigi cenderung lebih tinggi pada puskesmas dengan kelas yang lebih tinggi, yaitu puskesmas perawatan. Hal ini sejalan dengan adanya aturan tentang komposisi tenaga kesehatan di puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Puskesmas perawatan diberi tambahan  sumber daya dan tenaga kesehatan untuk meenyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Peningkatan kelas puskesmas dari non perawatan menjadi puskesmas perawatan berhubungan erat dengan lingkungan kerja dan kepuasan kerja dari tenaga kesehatan. Seperti yang diungkapkan oleh Ojakaa et al.(13) dalam penelitiannya bahwa lingkungan kerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi mencakup akses terhadap listrik, peralatan, transportasi, perumahan, dan keadaan fisik fasilitas kesehatan merupakan faktor yang penting. Fasilitas pelayanan kesehatan dengan kelas yang lebih tinggi dinilai lebih baik dalam hal fasilitas, keamanan kerja, gaji, dukungan atasan, dan manajemen.

Menurut Malik et al.(14), sebagian besar dokter mengeluhkan kondisi tempat kerja yang buruk sebagai demotivator yang umum dialami suatu instansi. Terutama dokter wanita sangat menginginkan kondisi tempat kerja yang nyaman. Jika fasilitas kurang mendapat perhatian sebagai faktor penunjang kenyamanan, maka juga dapat berakibat terhadap kualitas pelayanan kesehatan.

4.  Hubungan antara kebijakan insentif puskesmas dengan ketersediaan dokter gigi puskesmas

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan dokter gigi cenderung lebih tinggi pada puskesmas memberikan insentif kepada tenaga kesehatannya. Hasil ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ojakaa et al.(13). Di antara faktor-faktor kompensasi bagi tenaga kesehatan,  jaminan kesehatan keluarga dianggap paling penting (87,4%), diikuti oleh gaji (83,6%) dan kompensasi lainnya (79,3%). Angka retensi tenaga kesehatan diukur terhadap beberapa karakteristik seperti latar belakang, lingkungan kerja, remunerasi dan kompensasi menggunakan regresi logistik multinomial.

Namun, variabel insentif puskesmas tidak berpengaruh terhadap ketersediaan dokter gigi PTT di puskesmas. Hal ini dapat tenaga dokter gigi PTT yang ditempatkan di daerah terpencil telah mendapatkan insentif dari pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Menurut Rockers et al.(15), gaji dan insentif bukan faktor satu-satunya bagi tenaga kesehatan untuk memutuskan di mana dia akan bekerja. Mutu fasilitas kesehatan yang baik sangat mempengaruhi dalam menentukan pilihan tempat kerja. Kelayakan fasilitas pelayanan dan dukungan manajemen memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi pekerjaan, sehingga dengan strategi yang tepat, peningkatan infrastruktur dan manajemen cost-effective dapat menarik minat tenaga kesehatan bekerja di daerah tertinggal.

5.    Hubungan antara kelengkapan sarana prasarana puskesmas dengan ketersediaan tenaga dokter gigi puskesmas

Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan adanya dokter gigi PNS maupun PTT pada puskesmas dengan sarana prasarana yang cukup lebih tinggi dibandingkan dengan puskesmas dengan sarana prasarana yang kurang. Menurut Agyepong et al.(16), tenaga kerja yang bekerja di sektor kesehatan mengeluhkan keterbatasan peralatan dan perlengkapan yang penting sebagai hambatan yang paling sering ditemui di tempat kerja. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya perhatian terhadap manajemen dan perawatan sarana prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana juga merupakan salah satu hal penting agar peralatan puskesmas dapat dipergunakan secara optimal. Manajemen aset dan perawatan infrastruktur puskesmas yang berjalan maksimal, pada akhirnya dapat mempertahankan retensi tenaga kesehatan lebih lama dan menjamin pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan bermutu(17).

Dalam rangka memaksimalkan retensi, sistem pelayanan kesehatan harus terlebih dahulu memastikan mampu memberikan kepuasan kerja. Tentu saja, kompensasi dan manfaat yang penting dan sering dibahas dalam proses perekrutan, tetapi yang paling penting adalah kondisi kerja yang baik. Dokter  ingin merasa dihargai, dihormati dan membutuhkan dukungan kerja sama tim(18,19).

 

KESIMPULAN

Karakteristik geografi, topografi, jenis, insentif dan sarana prasarana puskesmas mempunyai hubungan yang bermakna dengan ketersediaan dokter gigi PNS di puskesmas. Namun, karakteristik puskesmas yang berpengaruh terhadap ketersediaan dokter gigi PTT di puskesmas hanya topografi, jenis dan sarana prasarana puskesmas.

DAFTAR PUSTAKA

1.      Herman, Hasanbasri M. Evaluasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sangat Terpencil di Kabupaten Buton. 2008;11(03):103–11.

2.      Meliala A. Mengatasi Maldistribusi Tenaga Dokter di Indonesia. Policy Br. 2009;(02):2–3.

3.      Kementerian Kesehatan RI. Laporan Akhir Riset Fasilitas Kesehatan 2011. 2012;

4.      Hart DH. Reducing Nurse Turnover. Heal. Care Forum J. 1989;32:37–41.

5.      Moinous AG, Ramsbottom M, Rich CE. Rural Primary : The Role of Clinical Workload and Satisfaction with Workload in Care Physician Retention. Arh Fam Med. 1994;4:787–92.

6.      Pagaiya N, Kongkam L, Sriratana S. Rural Retention of Doctors Graduating from The Rural Medical Education Project to Increase Rural Doctors in Thailand : A Cohort Study. Hum. Resour. Health. 2015;13(10):1–8.

7.      Meliala A, Hort K, Trisnantoro L. Addressing The Unequal Geographic Distribution of Specialist Doctors in Indonesia : The Role of The Private Sector and Effectiveness of Current Regulations. Soc. Sci. Med. [Internet]. Elsevier Ltd; 2013;82:30–4. Available from: http://dx.doi.org/ 10.1016/j.socscimed.2013.01.029

8.      Wolpert J. Behavioral Aspects of The Decision to Migrate. Pap. Reg. Sci. 2005;15(1):159–69.

9.      Sjaastad LA. The Costs and Returns of Human Migration. J. Polit. Econ. 2004;70(5).

10.    Yong D, J. F. Multidiciplinary Frameworks and Model Migration Decision Making. Washington DC; 1981.

11.    Pathman IDE, Konrad TR, Dann R, Koch G. Retention of Primary Care Physicians in Rural Health Professional Shortage Areas. Am. J. Public Health. 2004;94(10):1723–30.

12.    Dussault G, Franceschini MC. Not Enough There, Too Many Here: Understanding Geographical Imbalances in The Distribution of The Health Workforce. Hum. Resour. Health [Internet]. 2006 Jan [cited 2014 Sep 23];4:12. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender. fcgi? artid=1481612&tool=pmcentrez&rendertype=abstract

13.    Ojakaa D, Olango S, Jarvis J. Factors Affecting Motivation and Retention of Primary Health Care Workers in Three Disparate Regions in Kenya. Hum. Resour. Health [Internet]. 2014 Jan [cited 2015 Apr 3];12(1):33. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi? artid=4097093&tool=pmcentrez&rendertype=abstract

14.    Malik AA, Yamamoto SS, Souares A, Malik Z, Sauerborn R. Motivational Determinants among Physicians in Lahore, Pakistan. BMC Health Serv. Res. 2010;10.

15.   Rockers PC, Jaskiewicz W, Wurts L, Kruk ME, Mgomella GS, Ntalazi F, et al. Preferences for Working in Rural Clinics among Trainee Health Professionals in Uganda: A Discrete Choice Experiment. BMC Health Serv. Res. 2012;12(1).

16.    Agyepong I, Anafi P, Asiamah E, Ansah E, Ashon D. Health Worker (Internal Customer) Satisfaction and Motivation in the Public Sector in Ghana. Int. J. Health Plann. Manage. 2004;9:319–36.

17.    Morell AL, Kiem S, Millsteed M a, Pollice A. Attraction, Recruitment and Distribution of Health Professionals in Rural and Remote Australia: Early Results of The Rural Health Professionals Program. Hum. Resour. Health [Internet]. Human Resources for Health; 2014 Jan [cited 2015 Mar 22];12(1):15. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/ articlerender.fcgi?artid=3973976&tool=pmcentrez&rendertype=abstract

18.    Chen M-L, Su Z-Y, Lo C-L, Chiu C-H, Hu Y-H, Shieh T-Y. An empirical study on the factors influencing the turnover intention of dentists in hospitals in Taiwan. J. Dent. Sci. [Internet]. Elsevier Taiwan LLC; 2014 Dec [cited 2015 Mar 17];9(4):332–44. Available from: http://linkinghub. elsevier.com/retrieve/pii/S1991790213000056

19.    Hariharan S. Physician Recruitment and Retention : A Physician’s Perspective. Physician Exec. J. 2014;40(2):44–8.


[/pb_text][/pb_column][/pb_row]

Search :

Ruang Chating

Sambutan Ka. BBPK