:: SELAMAT DATANG DI BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) MAKASSAR :: PENYELENGGARA DIKLAT BIDANG KESEHATAN BERKUALITAS SEBAGAI RUJUKAN DI INDONESIA TIMUR :: PELATIHAN ASUHAN IBU HAMIL (ANC TERPADU) DAN KELUARGA SEHAT YANG MENJADI PROGRAM UNGGULAN BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN DI TAHUN 2017 ::

Sarana dan Prasarana

Jumlah Kunjungan

00068592
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
320
979
4150
36507
23902
24670
68592

Your IP: 54.198.210.67
2017-11-23 05:24

ANEKA

ANEKA

(AKUNTABILITAS, NASIONALISME, ETIKA PUBLIK, KOMITMEN MUTU, DAN ANTI KORUPSI)

  1. LatarBelakang

Diklat Prajabatan pola baru dilaksanakan dengan memperhatikan 4 (empat) tahapan pembelajaran yakni pertama tahap Internalisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS, Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan Profesi PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Nilai-nilai dasar tersebut meliputi: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, dan Anti korupsi. Kelima nilai-nilai dasar ini diakronimkan menjadi ANEKA.

Kedua Tahap Pembentukan Sikap Dan Perilaku Displin PNS. Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan meningkatkan sikap perilaku disiplin, kesehatan jasmani dan rohani sebagai pelayan masyarakat. KetigaTahap Pembentukan Pengetahuan tentang Kedudukan dan Peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan & peran PNS sebagai Pilar Kesatuan Bangsa dan sebagai Penyelenggara Pemerintahan. Keempat Tahap Aktualisasi. Tahap pembelajaran ini memfasilitasi peserta dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Profesi PNS, Sikap dan Perilaku Displin PNS, dan Pengetahuan Tentang Kedudukan dan Peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

  1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai dan menjadi amanahnyaa. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik.

Nasionalisme

Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

  1. Etika publik

Etika merupakan refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika publik adalah refleksi tantang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

  1. Komitmen Mutu

Efektifitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Sedangkan efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumberdaya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur dan mekanisme yang keluar alur.

Zeithmalh, dkk (1990:23) menyatakan bahwa terdapat sepuluh ukuran dalam menilai mutu pelayanan, yaitu: “tangible(nyata/berwujud), reliability (kehandalan), responsiveness (cepat tanggap), competence (kompetensi), access (kemudahan), courtesy (keramahan), communication(komunikasi), credibility (kepercayaan), security (keamanan), understanding the customer (pemahaman pelanggan)”.

  1. Anti korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin coruptiodan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani corruptio, perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental dan umum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut UU Nomor 31/1999 jo Nomor UU20/2001, terdapat tujuh kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari:

  1. Kerugian keuangan Negara
  2. Suap-menyuap
  3. Pemerasan
  4. Perbuatan curang
  5. Penggelapan dalam jabatan
  6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
  7. Gratifikasi

Kesimpulan

Penyusunan tulisan Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara ini penulis susun sebagai bentuk usaha menanamkan nilai-nilai dasar yang telah didapatkan selama Diklat Prajabatan Golongan III. Penulis merupakan CPNS pada instansi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, yang mana pada instansi itu tempat penulis merealisasikan Nilai-Nilai Dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi).

Daftar Pustaka

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. “Akuntabilitas”Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. LAN-Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. “Nasionalisme”Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. LAN-Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. “Etika Publik”Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. LAN-Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. “Komitmen Mutu”Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. LAN-Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2015. “Anti Korupsi” Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. LAN-Jakarta.



Search :

Ruang Chating

Sambutan Ka. BBPK