:: SELAMAT DATANG DI BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) MAKASSAR :: PENYELENGGARA DIKLAT BIDANG KESEHATAN BERKUALITAS SEBAGAI RUJUKAN DI INDONESIA TIMUR :: PELATIHAN ASUHAN IBU HAMIL (ANC TERPADU) DAN KELUARGA SEHAT YANG MENJADI PROGRAM UNGGULAN BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN DI TAHUN 2017 ::

Sarana dan Prasarana

Jumlah Kunjungan

00068589
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
317
979
4147
36507
23899
24670
68589

Your IP: 54.198.210.67
2017-11-23 05:24

Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli

PENDAHULUAN

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas didukung dengan adanya sumber daya manusia kesehatan yang profesional, untuk itu Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan 27 jabatan fungsional kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan profesinya masing-masing. Jabatan fungsional adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Salah satu jabatan fungsional tersebut adalah jabatan fungsional sanitarian.

Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi, dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat. Jabatan fungsional sanitarian ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya.jabatan fungsional sanitarian terdiri dari jenjang jabatan terampil dan jenjang jabatan ahli.

Angka kredit yang telah dikumpulkan oleh seorang sanitarian sesuai dengan ketentuan dapat digunakan sebagai dasar untuk kenaikan jabatan atau pangkat. Dasar lain yang digunakan untuk penghitungan angka kredit adalah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dapat dilakukan oleh profesi maupun kedinasan.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi pemangku jabatan fungsional kesehatan. Suatu pelatihan dinyatakan berkualitas apabila sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 725/Menkes/SK/V/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Di Bidang Kesehatan.

Pada kesempatan ini BBPK Makassar sebagai unit pelaksana teknis Badan PPSDM Kesehatan menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional sanitarian ahli.

TUJUAN

TUJUAN UMUM   :

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat fungsional Sanitarian Ahli .

         TUJUAN KHUSUS   :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta latih mampu dalam :

1.  Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan

  1. Melakukan pengamatan kesehatan lingkungan
  2. Melaksanakan pengawasan kesehatan lingkungan
  3. Memberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan
  4. Membuat karya tulis/ karya ilmiah bidang kesehatan lingkungan
  5. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan
  6. Menghitung angka kredit dan mengajukan DUPAK

 

Kriteria Peserta

  1. Belum pernah diangkat dalam jabatan Fungsional Sanitarian Ahli
  2. Telah diangkat dalam jabatan Fungsional Sanitarian Pelaksana dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai pejabat Fungsional Sanitarian Pelaksana.
  3. Minimal S1 SKM jurusan/peminatan Kesling dan DIV Kesling/Teknik Lingkungan
  4. Pangkat dan golongan ruang minimal Penata Tk. I/III a
  5. Bertugas di Lingkungan Ditjen PP & Pl, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Propinsi/Kabupaten/Kota, Puskesmas dan UPTD.

 

Search :

Ruang Chating

Sambutan Ka. BBPK