:: SELAMAT DATANG DI BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) MAKASSAR :: PENYELENGGARA DIKLAT BIDANG KESEHATAN BERKUALITAS SEBAGAI RUJUKAN DI INDONESIA TIMUR :: PELATIHAN ASUHAN IBU HAMIL (ANC TERPADU) DAN KELUARGA SEHAT YANG MENJADI PROGRAM UNGGULAN BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN DI TAHUN 2017 ::

Sarana dan Prasarana

Jumlah Kunjungan

00068599
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
327
979
4157
36507
23909
24670
68599

Your IP: 54.198.210.67
2017-11-23 05:25

Diklat Prajabatan

  1. I.LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi yang sudah terpenuhi itu belum mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para aktor pembangunan, sehingga Indonesia masih tertinggal dari cepatnya laju pembangunan global dewasa ini.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan. Selama ini pelatihan pembentukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Diklat Prajabatan), dimana praktik penyelenggaraan Pelatihan yang pembelajarannya didominasi oleh ceramah sulit membentuk karakter PNS yang kuat dan profesional.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4); CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat Pelatihan dan di tempat kerja sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktulisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional.

Melalui pembaharuan Pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan konsep Diklat Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain Diklat terintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan yang ditetapkan. Nomenklatur Diklat Prajabatan diubah menjadi Pelatihan Dasar   Calon PNS, sebagai salah satu jenis Pelatihan yang strategis pasca UU ASN dalam rangka pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government atau one government yang didasari nilai- nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat.

.

  1. II.TUJUAN PELATIHAN

A. Tujuan pelatihan umum

Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III diselenggarakan untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap dan perilaku displin PNS, nilai- nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

Sasaran penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS bagi CPNS Golongan III adalah terwujudnya PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat.

B. Tujuan pelatihan khusus

Setelah mengikuti Pelatihan, peserta diharapkan mampu:

  1. Menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS;
  2. Mengaktualisasikannilai-nilaidasarPNSdalampelaksanaantugas jabatannya;
  3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangkaNKRI; dan
  4. Menunjukkanpenguasaankompetensiteknisyangdibutuhkansesuai bidang tugas.
  1. III.PESERTA DAN FASILITATOR

Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS. Golongan III meliputi :

a.Fasilitator

Fasilitator pelatihan ini berasal dari :

-       Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

-       Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar

-       Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara (PKP2A II LAN) Makassar

-       Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar

-       Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua Polisi Daerah Sulawesi selatan

-       Fasilitator yang telah mengikuti TOT/TOF. Diklat Prajabatan Golongan III / Pelatihan Substansi Diklat Prajabatan.

-       Menguasai substansi yang akan dilatihkan (profesional dibidangnya).

-       Memahami dan melaksanakan kurikulum Pelatihan Dasar CPNS. Golongan III sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 tentang Pedoman Pelatihan Dasar CPNS. Golongan III Tahun 2016.

          b.Peserta

Peserta latih sebanyak 40 orang/angkatan, Peserta pelatihan berasal dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Dengan Mekanisme pencalonan dan penetapan peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III diatur sebagai berikut:

  1. Calon Peserta telah diseleksi administrasi dan dibuktikan dengan Keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS Golongan III;
  2. Pimpinan   Lembaga Pelatihan   Pemerintah   Terakreditasi menerima calon peserta pelatihan yangdiusulkan oleh PPK Instansi Peserta   dengan memprioritaskan berdasarkan urutan penetapan mulai bekerja atau Terhitung Mulai Tanggal   (TMT) Surat   Pernyataan   Melaksanakan   Tugas (SPMT)CPNS, dan telah bekerja pada jabatan sesuai formasi yang telah ditetapkan;
  1. Pimpinan   Lembaga Pelatihan   Pemerintah   Terakreditasi (Kementerian/Lembaga) dapat menerima usulan nama calon peserta Pelatihan Dasar   Calon PNS Golongan III yang berasaldari Pemerintah   Daerah   setelah   menerima rekomendasi tertulis dari Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi Provinsi asal peserta dan berkoordinasidengan Instansi Pembina Diklat;
  2. Pimpinan   Lembaga Pelatihan   Pemerintah   Terakreditasi (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat menerima usulan nama calon peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi lainnya setelah menerima rekomendasi tertulis dari Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi   Provinsi   asal   peserta   dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Diklat;
  3. Pimpinan   Lembaga Pelatihan   Pemerintah   Terakreditasi menetapkan jumlah dan nama calon peserta dalam satu kelas per angkatan yang akan mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III pada satu tahun berjalan;dan
  4. Pimpinan   Lembaga Pelatihan   Pemerintah   Terakreditasi menetapkan Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dalam surat keputusan.

Sebagai bahan acuan terlampir FILE

Search :

Ruang Chating

Sambutan Ka. BBPK